SENGKARUT PILPRES 2024, UNTUK RAKYATKAH?

Sampai tulisan ini dibuat (27/04/2023), masih belum ada CAPRES dan CAWAPRES resmi yang ditetapkan KPU karena memang jadual pendaftarannyapun masih relatif cukup lama yakni 7-13 September 2023, meskipun sudah banyak bursa BACALON Presiden dan Wakil Presiden saat ini. 

Diskusi dan perdebatan di ruang-ruang publik terkait Euforia Pilpres 2024 masih sebatas pragmatisme golongan, kelompok, partai dengan sedikit bumbu-bumbu dan sisa-sisa Pilpres 2019 yang lalu, masih jauh dari harapan sebuah Demokrasi apalagi harapan cita-cita kita berbangsa dan bernegara dan mimpi-mimpi indah kerajaan-kerajaan di Nusantara tatkala mereka setuju bergabung ke NKRI.

Hampir-hampir tidak terdengar dari bakal calon-calon yang ada tersebut mengangkat ide, gagasan dan program serta terobosan-terobosan mereka tatkala nanti dipercayakan bisa memimpin bangsa dan negara ini. 

NAMUN ada sebuah ide atau gagasan yang dikemukakan oleh seorang tokoh nasional, gubernur dimana lokasi IKN Nusantara saat ini sedang dalam proses pembangunan, gubernurnya para gubernur Indonesia yang tergabung dalam APPSI, dia adalah Isran Noor, mantan penyuluh pertanian yang humoris dan humanis, apalagi jika terkait isu honorer.

Sisi pendapatan pada postur APBN itu sebagian besar berasal dari pajak yang ada di daerah yang dikumpulkan oleh pusat untuk selanjutnya di distribusikan kembali kepada daerah dalam bentuk APBD. 

Saat ini DUIT negara (APBN) yg berasal dari daerah dan didistribusikan kembali keseluruh daerah hanya 30% (dalam bentuk APBD) untuk 38 provinsi dan lebih dari 514 kab/kota, 70%  sisanya dari APBN tersebut "berada ditangan presiden dan wakilnya" yg bisa mengarahkan dana tersebut kemanapun dan untuk apapun melalui skema Proyek Strategis Nasional (PSN) cukup bermodal PERPRES.

Artinya siapapun presiden 2024 (Anies, Prabowo, Ganjar, Isran atau lainnya) mungkin akan sangat subyektif sekali dalam menentukan PSN jatuh didaerah mana. BIASANYA tentu akan jatuh di kampung halaman, di daerah konstituen dimana suaranya terbesar, atau dilingkungan tim sukses dan tim pemenangan. Lalu rakyat Indonesia dapat apa dari pesta demokrasi pada 2024 tersebut?

Isran Noor dengan GAGASAN nya akan mengubah skema PSN yang basisnya PERPRES menjadi PERGUB/PERWALI/PERBUP yang dilengkapi instrumen pembiayaannya, artinya ada kewenangan daerah untuk membangun dan berinovasi yang selama ini terkendala pembiayaan mengingat dana (APBN) terbesar dipegang pemerintah pusat yakni 70%.

Dengan membesarnya porsi APBN untuk daerah hingga 70% maka akan terjadi pertumbuhan di seluruh daerah di Indonesia, tanpa mengenal daerah tersebut miskin atau kaya sumber daya alam dan daerah padat penduduk atau yang masih jarang penduduknya. Mengingat selama ini distribusi APBN yang 30% untuk daerah tersebut masih berbasis jumlah penduduk, sehingga provinsi dengan jumlah penduduk kecil terlebih tidak memiliki sumber daya alam akan sulit untuk tumbuh dan berkembang.

Jadi siapapun presiden 2024 kedepan jika tidak membawa gagasan Isran Noor, maka janji pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi itu hanya alakadarnya jika tidak ingin disebut isapan jempol belaka.

Sayangnya mata dan rasa bisa ditipu dengan publisitas dan propaganda, dan sayangnya lagi kita kadang tidak sadar akan jatuh di lubang yang sama...

Bagian terakhir yg menjadi pertanyaan, apa yg akan dilakukan Anies , Prabowo , Ganjar dan Isran serta tokoh nasional lainnya (serta parpol dan oligarki dibelakang mereka) terhadap 70% APBN 2024?

Untuk prioritas membangun kampung halamannya? Untuk melayani oligarki? Untuk melayani masyarakat pemilihnya? ATAU untuk melaksanakan visi misi berbangsa dan bernegara agar kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat?

Rumus Kemakmuran menurut konstitusi itu adalah sebesar-besarnya (50%+1) APBN untuk Rakyat > 50% + 1, jika merujuk ke RRC bahkan mencapai 70% APBN mereka untuk "Local Budget" (APBD). 

Sebagai informasi, tahun 2023 ini APBN kita mencapai 3.061,2 Triliun, dimana postur anggaran untuk daerah (APBD) sebesar 814,7 Triliun sangat tergantung dengan APBN berupa Transfer Daerah atau sekitar 27% dari APBN, sedangkan alokasi untuk Pemerintah Pusat mencapai 2.246 Triliun atau lebih dari 70% (73%), dengan  kata lain postur APBN saat ini antara Pusat - Daerah adalah 73% - 27%.

Rakyat yang sesungguhnya ada di daerah, bukan di pusat, sehingga sangat wajar sekali daerah memperoleh porsi dan bagian yang lebih untuk mereka bisa membangun daerahnya. Dengan demikian akan ada 34 provinsi yang akan bisa membangun seperti Jakarta. Sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 18 ayat 5 (amandemen ke-dua) terkait otonomi yang seluas-luasnya yakni "(5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat."

Jika Pemerintah Pusat fokus pada urusan-urusan pemerintahan mendasar sesuai amanah undang-undang tersebut yakni Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter (keuangan) dan Fiskal Nasional, dan Agama maka NKRI ini akan semakin subur dibawah pondasi-pondasi pemerintahan daerah yang sangat kuat, karena pemerintah daerah jaraknya sangat dekat dengan rakyat, bahkan bersentuhan langsung dengan rakyat.   

Jadi ide/gagasan Isran Noor yang menguasai lebih dari 5 bahasa asing tersebut, bukan hanya untuk kepentingan Provinsi Kalimantan Timur semata, melainkan untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, untuk kepentingan Pemerintah Daerah lainnya agar dapat segera membangun infrastruktur dan suprastruktur, memperbaiki jalan serta jembatan. Kenaikan APBD hingga 2X lipat tersebut tidak hanya untuk daerah penghasil, melainkan juga untuk daerah-daerah yang dianggap miskin dengan sumber daya alam. Inilah makna dan aplikasi "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Jika APBN 30% (pusat) - 70% (daerah) bisa direalisasikan, maka Indonesia akan memiliki 34 daerah pertumbuhan baru selain Jakarta, karena 46% (dari 73%) APBN yang tadinya ada di pusat, akan dapat di redistribusi ke daerah-daerah dan masuk kedalam APBD. Sehingga Pemda bisa membangun, BUMD-BUMD bisa menjadi mesin-mesin produksi, menciptakan peluang dan lapangan kerja serta pemerataan pembangunan di seluruh penjuru NKRI. Semua sektor di daerah akan bertumbuh, mulai dari pendidikan hingga ekonomi kreatif.

Terlepas dari posisi Provinsi Kaltim sebagai lokus IKN Nusantara, yang tentu secara hitung-hitungan matematis akan sangat diuntungkan dengan skema postur APBN saat ini yakni (73-27), namun sebagai seorang negarawan yang juga nasionalis, Isran Noor ingin terjadinya pemerataan pembangunan yang berkeadilan, tidak hanya di Kaltim, namun juga di seluruh wilayah NKRI yakni 38 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota.

Dengan skema porsi APBN mencapai 70% untuk Daerah, menurut Isran Noor akan membuat APBD tiap Provinsi/Kabupaten/Kota akan mengalami peningkatan lebih dari 2X lipat dari yang selama ini didapatkan oleh Pemda melalui Transfer Daerah. Itu artinya, akan ada pembangunan dan pertumbuhan di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota secara bersamaan, sehingga bukan tidak mungkin angka pertumbuhan nasional bisa menyentuh 2 digit di 2025/2026 pasca pemilu 2024 mendatang. Jika angka pertumbuhan nasional mencapai 2 digit, itu artinya masyarakat Indonesia sejahtera.

 

Sebuah Proposal Perubahan yang ditawarkan untuk Pemimpin Indonesia 2024 dari Isran Noor utuk menjaga dan merawat NKRI.

 

Penulis,

Fathur Rachim (Ketua Umum HIPPER Indonesia)

https://www.forindonesia.id/2023/04/sengkarut-pilpres-2024-untuk-rakyatkah.html