VIRAL Infrastruktur Jalan Rusak di LAMPUNG, Belajarlah ke KALTIM!

Sumber : Kaltim Post Jalan Rusak di Kubar 

Permasalahan kondisi infrastruktur jalan di Lampung yang rusak ringan hingga berat sehingga viral setelah dikritisi TikToker asal Lampung, merupakan permasalahan yang terjadi tidak hanya di Lampung, melainkan hampir diseluruh daerah di Indonesia, lalu masalahnya apa?

PERTAMA; Keterbatasan anggaran daerah (APBD) untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur jalan tersebut, dimana APBD yang ada biasanya sudah lebih dari separuh untuk belanja rutin (belum belanja lainnya), sementara panjang jalan yang rusak ringan, sedang dan berat cukup banyak, apalagi jika harus membuat akses jalan baru, sehingga perbaikan yang dilakukan biasanya perawatan ringan dengan tambal sulam.

KEDUA; Kewenangan penanganan jalan rusak tersebut ada pada siapa? Apakah tugasnya kabupaten/Kota, provinsi ataukah pusat? Status jalan ini penting untuk diketahui karena jika pemkot, pemkab atau pemprov yang memperbaiki padahal status jalannya adalah "jalan nasional" maka bisa jadi TEMUAN penegak hukum.

KETIGA; Biaya, Kualitas dan Beban jalan di Jateng atau DKI Jakarta tentu berbeda dengan Biaya, Kualitas dan Beban jalan di Lampung, Riau, atau Kaltim misalnya. Untuk membangun atau memperbaiki jalan sepanjang 1 KM di Jateng (APBD 2022 sebesar 24,61 Triliun) mungkin cukup dengan 1 Milyar karena biaya bahan baku lebih murah, kerusakan lebih ringan karena beban jalan relatif sedang, sedangkan di Lampung (APBD 2022 sebesar 6,75 Triliun) mungkin untuk memperbaiki jalan sepanjang 1 KM perlu alokasi 20 Milyar karena biaya bahan baku relatif mahal, tingkat kerusakan lebih berat karena beban jalan relatif lebih tinggi. Terlebih untuk daerah-daerah tambang dan perkebunan sawit maka tingkat kerusakan lebih tinggi lagi, sementara perizinan tambang, minyak dan gas serta sawit yang mengeluarkan adalah pemerintah pusat.

Nah, jika berkaca dari pengalaman Kaltim sebagai daerah penghasil minyak dan gas, batu bara serta sawit yang menyumbang ratusan Triliun tiap tahunnya ke negara namun baliknya ke provinsi Kaltim dalam bentuk APBD hanya kurang dari 14,87 Triliun di 2022 namun juga mengalami kesulitan terkait kerusakan Infrastruktur jalan yang dilewati beban yang begitu berat maka cara-cara yang dilakukan Kaltim bisa menjadi referensi provinsi lain yang memiliki kendala sama.

Gubernur Kaltim (Isran Noor) telah menyerahkan banyak jalan-jalan provinsi di daerah Kaltim untuk statusnya ditingkatkan menjadi "jalan nasional", dengan demikian maka tanggungjawab perbaikan jalan-jalan rusak di Kaltim saat ini berada di pemerintah pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN). Artinya yang tadinya harus dibiayai Pemerintah Provinsi melalui (APBD) sekarang dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui APBN, sebuah langkah cerdas Gubernur Kaltim menghemat APBD sehingga bisa dialokasikan ke sektor lain yang lebih membutuhkan misalnya pendidikan, kesehaatan dll.

Kondisi kemantapan jalan provinsi Kaltim pada akhir 2021 yang sudah mencapai 75,2%, Akhir tahun 2022 kondisi jalan mantap sudah berada pada posisi 77,41% dari target 76% dan rencananya akhir tahun 2023 diperkirakan kemantapan jalan provinsi bisa tembus hingga 82%. Hal ini bisa dilakukan karena saat ini sudah banyak jalan provinsi yang rusak dan statusnya sudah beralih menjadi "jalan nasional".

Jadi strategi politik anggaran yg dimainkan oleh Isran Noor untuk mendatangkan APBN sebanyak mungkin ke Kaltim sudah "on the track", ini merupakan cara lain untuk mengambil kembali hak-hak Kaltim. Disisi lain memang anggaran yang dikelola pusat itu sangat besar yakni mencapai 70% dari total APBN, namun di periode akhir Oktober 2022 masih menyisakan potensi SilPA mencapai 1.200 Triliun dan diakhir tahun 2022 masih mencapai 600 Triliun. Daerah kekurangan DUIT untuk membangun dan merawat infrastruktur seperti jalan, sementara pusat kelebihan DUIT.

Ide dan gagasan Isran Noor untuk mendorong porsi APBN untuk Daerah hingga 70% untuk jadi APBD sangatlah rasional karena memang daerah membutuhkan untuk membangun, beberapa negara maju seperti halnya China bahkan porsi untuk "Local Budget" mereka lebih 70%.

Fathur Rachim

https://www.forindonesia.id