Ada hal menarik yang disampaikan Isran Noor tatkala menyinggung masalah perjuangan kompensasi dana penurunan emisi karbon hingga membuahkan hasil dengan total besaran US$ 110 Juta atau setara 1,5 Triliun rupiah dengan harga US$ 5, bahkan menjadi yang pertama di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik.
Berdasarkan kontrak yang ditandatangani Pemprov Kaltim dengan Bank Dunia penurunan emisi karbon yang harus dicapai oleh Kaltim yakni 22 juta metrik ton dan emisi karbon Kaltim masih ada surplus kurang lebih 8 juta metrik ton yang belum mendapatkan kompensasi, karena dari target hanya 22 Juta Metrik Ton, Kaltim bisa mencapai 30 Juta metrik torn (kelebihan 8 Juta) .
Pada lawatan terakhirnya ke luar negeri, Isran Noor berhasil kembali bernegosiasi dengan World Bank dengan melepas 1 Juta metrik ton dari 8 Juta yang masih tersisa dengan harga mencapai US$ 30 pertonnya. Artinya APBD Kaltim beserta Kabupaten/Kota nya akan mengalami kenaikan sisi penerimaan pada APBD nya untuk dapat membangun Kaltim. 7 Juta metrik ton tersisa akan dilepas melalui skema lelang harganya bisa mencapai US$ 50 pertonnya.
Potensi Perdagangan Karbon dunia ini juga mulai dilirik pemerintah pusat dengan mulai mengeluarkan berbagai regulasi terkait hal tersebut. Jika seluruh pemerintah daerah di Indonesia dengan difasilitasi dan dikoordinasi pemerintah pusat bisa mengelola hutan dan mampu menurunkan deforestisasi maka potensi penerimaan negara dalam bentuk dana segar (bukan hutang luar negeri) bisa mencapai RATUSAN TRILIUN rupiah.
Jurus jitu Isran Noor dalam bernegosiasi dengan World Bank ternyata cukup sederhana, namun terdengar ngeri-ngeri sedap. Wacana dana kompensasi penurunan emisi karbon oleh world bank tidak kunjung terealisir, hanya sekedar janji-janji manis saja. Isran Noor dengan sedikit berkelakar akan "membakar hutan Kaltim" yang artinya akan mengkonversi hutan-hutan alam Kaltim untuk hutan tanaman dan hutan Industri, pemukiman dan lain sebagainya jika janji-janji dana kompensasi tersebut tidak kunjung terwujud. Akhirnya hanya dalam hitungan kurang lebih 6 bulan, World Bank menyetujui pencairan dana tersebut secara bertahap. Lagi-lagi dunia bertekuk lutut terhadap Indonesia.
Banyak Gubernur di Indonesia yang "hebat" dalam "menghabiskan" APBD atau "jago belanja", namun sangat langka yang mampu mencari CUAN untuk membiayai pembangunan di daerahnya dengan cara-cara luar biasa, bahkan dapat menginspirasi pemerintah pusat dan daerah lain di Indonesia.
Banyak provinsi lain yang tampak lebih maju baik secara Infrastruktur, struktur ekonomi maupun SDM, namun jika dilihat dari neraca perdagangan (ekpor) minim kontribusi cadangan devisa di Bank Indonesia, Kaltim dengan kucuran infrastruktur yang terbatas bisa SURPLUS mencapai USD$ 36,46 milyar sekaligus untuk kontribusi cadangan devisa negara terbesar kedua seetelah Jaw Barat.
Inilah yang dimaksudkan oleh Isran Noor, "KALTIM FOR INDONESIA", sama halnya dengan kehadiran IKN Nusantara di KALTIM yang secara kewilayahan akan merugikan Kaltim karena akan berkurangnya wilayaah Kaltim lebih dari 256.000 hektar, namun demi Indonesia, Kaltim ikhlas melepasnya, dan sekali lagi itu semua adalah "KALTIM FOR INDONESIA".
Isran Noor meski hanya seorang Gubernur, namun sudah serasa seorang Pemimpin Dunia.
Penulis,
Fathur Rachim (HIPPER Indonesia)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar